Mengkritisi Pengelolaan Hutan Jawa

Hutan pinus di Dusun Ngrimpak, Lowungu Temanggung disinyalir sebagai penyebab keringnya sumber air warga sekitar hutan.

Apa yang terjadi jika hutan di Pulau Jawa ini tidak dikelola dengan baik? maka jawabannya akan beragam, tentu kita akan ingat waktu di sekolah dasar dulu ketika Pak guru bertanya seperti diatas maka jawabannya  akan seperti ini ; akan terjadi longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Saat ini banyak jawaban baru yang menambah deretan akibat perusakan hutan diantaranya adalah memicu pemanasan global (global warming) yang saat ini sudah mencapai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

Sebagai jawabannya,  Pemerintah telah mengeluarkan sebuah PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Tujuannya adalah untuk terciptanya layan kehutanan yang dapat terjaga secara lestari, dikelola secara professional dan dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tetapi apakah sejauh ini hutan (Negara) sudah dijaga dengan baik ? Jawabannya tentu harus banyak melihat berbagai aspek, baik aspek yuridis, aspek ekonomi dan sosial.   Tapi yang jelas kalau kita lihat dari model dan pola kelola hutan terutama di jawa masih jauh dari sempurna. Ini bisa dilihat dari ruang kelola hutan yang banyak menimbulkan konflik dimasyarakat terutama konflik tenurial, sengketa tata batas, klaim lahan sepihak, seringnya terjadi tindakan kriminal (illegal loging, perambahan dan pencurian) dan di sektor ini yang  paling banyak orang masuk penjara. Sementara dalam hal ekonomi dan sosial, masyarakat desa hutan selalu sulit melepaskan diri dari jeratan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, karena kurangnya sarana publik yang tersedia dan memadai serta buruknya infrastruktur dan minimnya pelayanan.

Melalui ini kami ingin mengajak seluruh pemerhati hutan dan lingkungan  untuk bersama-sama mencari solusi atas kemiskinan masyarakat desa hutan serta pola penanganan pengelolaan hutan di Jawa, terlebih hutan di jawa sebagiannya sudah beralih fungsi.

Perdebatannya sekarang apakah mau mengkritisi Lembaga Pengelolanya (Perum Perhutani) atau soal komoditas tanaman, ataukah persoalan agraria atau kebijakan sektor kehutanannya.  Kemudian bagaimana Model Kelola yang baik serta alternatif apa tentang kelola hutan di Jawa.

Untuk tambahan informasi klik Link berikut ini: PP No. 72 Tahun 2010 dan UU 41 Tahun 1999

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *