Sudah Efektifkah Penegakan Hukum di Sektor Kehutanan?

gambar batu baraPersoalan besar yang dihadapi bangsa ini salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum, tidak terkecuali di sektor kehutanan. Sejak hutan masih dikuasai atau dikelola oleh masyarakat adat/komunitas masyarakat desa hutan di Indonesia, keseimbangan alam masih tetap terjaga baik secara ekonomi ataupun secara ekologi. Keberadaan masyarakat adat/ desa hutan yang selalu menggantungkan hidupnya dari sektor hutan mengharuskan mereka terus menjaga dan merawat hutannya. Karena apabila hutan mereka rusak sama dengan memutus tali kehidupan komunitasnya.

Namun kondisi itu berubah seiring masuknya ijin-ijin pengelolaan hutan, tambang dan lain sebagainya. Tujuan pemerintah menggandeng pemodal/perusahaan baik negara maupun swasta adlah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun kenyataannya sebaliknya. Hutan semakin rusak, masyarakat adat/desa terpinggirkan dan hidup dalam kungkungan kemiskinan. Sementara ekplorasi/ekploitasi sumberdaya hutan secara besar-besaran dengan tanpa memperhatikan kondisi alam telah berdampak terhadap berubahnya situasi keseimbangan alam yang ada. Hama tanaman baru, jenis penyakit baru dan pencemaran dan meningkatnya suhu udara. Di sektor kebijakan, pemberian ijin pun tidak kalah semrawutnya. Dalam satu wilayah saja bisa terdapat 2-3 ijin yang ada.

Melihat hal diatas, dimanakah peran pemerintah dalam hal mengatur pengelolaan hutan. Pemerintah sepertinya tidak berdaya atas pengaruh perusahaan besar yang setiap detik mengeruk isi bumi kita. Di Samarinda Kalimantan Timur, hampir lebih dari separuh wilayahnya dikelilingi 81 ijin tambang batubara.

Semrawutnya pengelolaan ijin tidak lepas dari prilaku kongkalingkong antara pemerintah dengan perusahaan. Praktek korupsi besar-besaran terjadi di negara ini yang telah menimbulkan dampak lingkungan yang besar bagi bangsa kita. Sementara upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan hanya sebatas mengendus asapnya saja tidak sampai menyentuh akar persoalan yang ada.

Berikut ini adalah sebuah presentasi yang disampaikan oleh Emerson Yuntho (ICW) yang disampaikan pada Seminar Nasional ┬ádan Pertemuan Mitra 2012- Forest Governance Program – Kemitraan di Hotel Santika Jakarta, tanggal 4-6 Desember 2012.

Presentasi ini cukup membantu kita melihat pola dan praktik terjadinya KKN di sektor kehutanan. Klik link berikut ini ; KLIK DISINI

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *