Komite Reforma Agraria Kab. Ciamis: Tolak Perpanjangan HGU PT. Maloya

KOMITE REFORMA AGRARIA

Secretariat: Jl. Jendral Sudirman No. 133 Ciamis

PERNYATAAN SIKAP

Salam Perjuangan!

Di Indonesia segala kekayaan alam termasuk tanah, sumber daya alam hayati dan air dikuasai oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara, bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang di hasilkan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Setelah Konstitusi, peraturan paling penting yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi manfaat sumber daya alam yaitu TAP MPR IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hal ini secara umum dapat dilihat sebagai suatu pencapaian dan pernyataan eksplisit MPR, dimana yang paling penting dan dibutuhkan oleh pemerintah untuk berkomitmen terhadap pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan pembaruan agraria. Hal ini mengharuskan Negara (termasuk pemerintah) untuk mengkaji, mencabut dan merevisi semua peraturan perundang-undangan mengenai tanah dan sumber sumber agrarian lainnya dan pada saat yang sama menyelesaikan konflik agraria yang ada saat ini secara adil dan lestari. Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 merupakan undang-undang paling penting yang dalam hirarki perundangan tanah dan sumber daya alam menduduki urutan kedua setelah Konstitusi. Kedua aturan tersebut secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam.

Realitas yang terjadi saat ini sangat jauh menyimpang dari apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi Negara, pengelolaan tanah dan sumber daya alam (SDA) hanya dikuasai oleh segelintir orang dan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN. Sementara rakyat, khususnya kaum tani yang benar-benar menggantungkan hidupnya pada tanah dan sumberdaya alam, semakin tersingkirkan dan terampas haknya.

Ironisnya upaya-upaya penyingkiran dan perampasan atas tanah dan SDA yang dikelola rakyat masih terus terjadi hingga saat ini, apa yang terjadi pada lahan seluas 113,6319 ha, Merupakan salah satu bukti dari upaya perampasan tanah yang dikelola rakyat , dimana PT Maloya yang HGU nya habis sejak 31 Desember 2010 masih saja mau diberikan ijin oleh pemerintah Kab. Ciamis untuk di perpanjang.

Perlu diketahui bahwa sekitar 350 KK telah sejak lama mengelola lahan sebagian terlantar tersebut dan saat ini telah merasakan manfaat berupa peningkatan taraf hidup secara ekonomi, sosial, dan budaya. Maka sangat disesalkan dan sungguh tindakan yang biadab apabila pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Ciamis mendukung atau bahakan ikut serta dalam upaya perampasan lahan kelola rakyat yang dilakukan oleh PT Maloya. Pertanyaan paling mendasar bagi aparat pemerintahan Kabupaten Ciamis baik eksekutif maupun legislatif adalah, siapa yang akan dibela RAKYAT atau PT Maloya apabila mengabaikan kepentingan rakyat yang sudah sangat jelas merasakan manfaat dan mendapatkan kesejahteraan dari tanah dan sumber daya alam di lahan tersebut, senyatanya adalah penghianatan atas amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)!

maka dengan ini kami menyampaikan beberapa pandangan dan klarifikasi, Adapun hal-hal yang akan kami klarifikasikan antara sebagai berikut:

  1. Tanah seluas 113,6319 ha dengan 3 HGU yaitu HGU No. 1/Desa Muktisari seluas 63,7335 Ha., HGU No. 2/Desa Muktisari selaus 39,4948 Ha, HGU No. 3/Desa Cipaku seluas 10,4035 Ha., berakhir HGU nya pada 31 Desember 2010,

  2. Dari tanah seluas 113,6319 ha itu sebagian merupakan tanah terlantar yg telah di garap oleh 350 KK petani penggarap sejak lama dan merupakan sumber kehidupan dan pengasilan utama masyarakat petani penggarap.

  3. Sangat ironi apa yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Ciamis, satu sisi BPN Kab Ciamis berdasarkan surat kepala kantor pertanahan kab. Ciamis tertanggal 15 Juli 2010 No. 271/11-23.07/VII/2010 dan data tekstual inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar per 17 agustus 2010, yang menyatakan bahwa HGU PT Maloya dinyatakan sebagai tanah terlantar, sisi lain BPN Kab. Ciamis memberikan rekomendasi perpanjangan HGU, tidak berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

  4. Surat Rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk perpanjangan HGU PT Maloya yang di tanda tangani oleh Bupati Ciamis H. Engkon Komara tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi secara komprehensif dilapangan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan membunuh secara tidak langsung petani penggarap di lahan ex HGU PT Maloya.

  5. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ciamis sebagai kepanjangan tangan Bupati Engkon Komara tidak dapat menghasilkan kebijakan ataupun hasil pembangunan yang dapat dinikmati langsung dan membawa rakyat menuju pada taraf peningkatan kesejahteraan yang lebih baik karena kebijakan yang dibuat akan mengorbankan 350 KK masyarakat miskin setempat demi membela kepentingan segelintir orang yang tidak jelas dimana orangnya, hal ini makin memperjelas keberpihakan pemerintah daerah Kab. Ciamis dibawah kepemimpinan Engkon Komara tidak berpihak pada rakyatnya miskin melainkan keberpihakan kepada pemilik modal dan rakyatnya hanya dirugikan.

  6. Kemudian tingkah laku Kepala BPN Kab. Ciamis ternyata malah membuat Ciamis gerah dan tidak kondusif. Hal ini ditandai dengan ketidak terbukaan kepala BPN dalam menangani permohonan perpanjangan HGU PT maloya, tingkah laku kepala BPN Kab. Ciamis yang telah mengusik ketenangan dan sumber kehidupan 350 KK petani penggarap di tanah ex HGU PT Maloya dengan sewenang-wenang akan mengusirnya dari lahan garapan sebagai sumber kehidupan keluarga.

Berdasarkan kalrifikasi itu kami menuntut:

  1. BUPATI CIAMIS SEGERA CABUT SURAT REKOMENDASI TENTANG PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN MALOYA NOMOR: 525/1239/DISHUTBUN YANG TELAH DI BERIKAN KE PT MALOYA, DAN MENYATAKAN BAHWA HGU PT MALOYA DALAM SENGKETA DENGAN PETANI PENGGARAP.

  2. MENOLAK SECARA TEGAS ATAS RENCANA PERPANJANGAN HGU PT. MALOYA DAN SEGERA HENTIKAN SEGALA PROSES PERPANJANGAN HGU PT MALOYA

  3. MEMINTA BPN UNTUK SECARA TEGAS MEMBUAT PERNYATAAN TERTULIS TENTANG HGU PT MALOYA SEBAGAI TANAH TERLANTAR

  4. MEMINTA BPN ATAU PIHAK BERWENANG UNTUK TIDAK MEMBERIKAN IJIN APAPUN KEPADA PT MALOYA.

  5. LAKSANAKAN SEGERA PEMBARUAN AGRARIA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT DI KABUPATEN CIAMIS.

Kalau tuntutan kami tidak di hiraukan maka kami Serikat Petani Pasundan yang beranggotakan 25 ribu akan melakukan aksi besar-besaran di kabupaten ciamis.

Demikian pernyataan sikap ini atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, kami percaya kebenaran adalah hal yang perlu kita perjuangkan bersama.

.

Ciamis, 11Maret 2013

Hormat Kami,

Arif Budiman

Korlap Aksi

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *