SPP : PEMKAB TASIKMALAYA HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT, JANGAN JADI JONGOS PERHUTANI!

aksi Bubarkan PerhutaniTASIKMALAYA,24/4
Kecewa dengan kinerja Pimpinan Pemkab Tasikmalaya yang dinilai tidak berpihak kepeda masyarakat, ribuan anggota Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Tasikmalaya mewakili masyarakat lainnya di kabupaten Tasikmalaya berdemonstrasi(24/4) di Kantor Pemkab dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasinya. Demikian seperti disampaikan oleh Korlap Aksi SPP, Yayan Hardiana dalam orasinya.

“Tujuan kami datang kesini adalah hendak menyampaikan pesan kepada seluruh Pimpinan pemerintahan di kabupaten Tasikmalaya, bahwa selama ini rakyat tidak pernah diam menuruti apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten Tasikmalaya. Dan Kami ingin menyampaikan pesan dan pengingatan bahwa; kami sangat kecewa atas kinerja seluruh Pimpinan pemerintahan kabupaten Tasikmalaya yang berkerja dengan hanya didasari kepentingannya sendiri, Pengetahuannya sendiri dan dengan Caranya sendiri, dengan dampak-hasilnya diukur sendiri. Tidak didasarkan kepada penting dan tidak pentingnya menurut kepentingan rakyat, atau manfaat dan tidak manfaatnya menurut rakyat. Sehinga kesan yang dirasakan masyarakat, keberadaan pemerintahan kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Bupati H. Uu Ruzhanul Ulum hanya dirasakan manfaatnya oleh Bupati sendiri dan para Pejabat orang dekatnya.

AgustianaSekjen SPP Agustiana(48) juga menyoroti program Gerbang Desa yang digadang-gadang telah sukses oleh Pemkab Tasikmalaya tapi kenyataannya gagal total. “Gerbang Desa telah gagal dilaksanakan oleh Pemkab, karena sampai hari ini hasilnya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama nasib para petani yang notabene jadi subjek sasaran mayoritas Program Gerbang Desa yang digembar-gemborkan. Kalaupun pihak Pemkab menyatakan bahwa program Gerbang Desa telah berhasil itu sebuah kekeliruan dan kebohongan besar, karena Pemkab hanya menilai dari cara pandang mereka sendiri berdasarkan kepentingannya sendiri” Ujarnya.

Ditambahkan Agustiana, Fakta yang paling nyata dari hal tersebut diatas adalah kebijakan Pemda kabupaten Tasikmalaya dibidang Pertanahan, tidak ada secuilpun Kebijakan pemerintah dibidang Pengelolaan, Pemanfaatan, Penguasaan dan Kontrol dibidang Pertanahan. Padahal tanah merupakan sumber pokok kehidupan ekonomi, sosial masyarakat dan sumber pokok kehidupan lingkungan hidup yang lainya” Ujarnya.

Sebagai dampak dari kelalaian Pemkab Tasikamalaya adalah 70% dari 17 juta penduduk kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki tanah yang layak untuk hunian ataupun untuk mata pencahariaanya sebagai petani. Namun disisi lain ada tanah Negara yang luasnya 60% (persen) dari total tanah daratan di wilayah kabupaten Tasikmalaya yang mencapai sekitar 179.000 ha hanya digunakan untuk segelintir orang/perusahaan saja.

Tanah Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang POKOK AGRARIA (UUPA) No. 5 Tahun 1960 adalah Tanah yang belum tercatat pemilikannnya dipemerintah dan bukan milik pemerintah. Dimana pemanfaatan dan pengelolaannya selagi tidak merusak lingkungan diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Akan tetapi karena tidak adanya kepedulian pemerintah kabupaten Tasikmalaya dalam mengupayakan kemakmuran masyarakat atas tanah Negara,

Menurut Yayan, Pimpinan pemerintahan di kabupaten Tasikmalaya harus segera melakukan pendataan dan pencatatan secara jelas “ Berapa luas tanah Negara seluruhnya di kabupaten Tasikmalaya, Berapa luas tanah Negara yang disewakan ke Perusahaan Perkebunan; Kapan saja habis masa sewanya, Mau diapakan tanah Negara tersebut kalau habis masa sewanya, Berapa persen tiap periode habis masa sewa untuk diupayakan dimohon demi kepentingan masyaraka, Berapa persen yang harus dijadikan kawasan lindung, Berapa persen untuk cadangan pembangunan. Begitupun juga tanah Negara didalam kawasan hutan Berapa luas tanah Negara seluruhnya, Berapa luas dalam bentuk hutan primer, Berapa luas hutan lindung dan suaka yang tidak bisa dibudidayaka, Berapa luas tanah Negara yang bukan hutan tapi masih dianggap hutan, Berapa luas tanah kawasan hutan yang bisa diberdayakan menjadi lahan pertaniaan, perkebunan, pertambangan, ataupun perkampungan; Berapa luas tanah Negara yang dikelola dan diklaim oleh Perhutani dan apakah memiliki landasan hukum penguasaannya; Dimana saja batas-batasnya dan siapa yg mengkontrolnya” Tambahnya.

Dikhawatirkannya kalau Pemkab Tasikmalaya tidak memiliki data dan program dalam kaitan dengan kawasan ini, Pemkab bisa dibohongi misalnya: Bisa saja hutan alam yang primer yang bukan dalam kawasan kelola Perhutani dibabat/ditebang/dipanen oleh Perhutani dengan alasan penanaman kembali. Padahal buktinya Perhutani mau memperluas wilayah kelolanya dan mengambil kayu-kayu serta kekayaan hutan tanpa ada yang mengkontrol/mengawasinya. Seperti halnya kejadiaan beberapa tahun lalu di Cigalontang ataupun bisa saja tanah Negara yang sudah bukan hutan lagi atau tanah Negara eks-Hutan yang sudah lama digarap masyarakat diaku-aku oleh Perhutani dan seolah-olah dalam wilayah kewenanganya serta dengan sewenang-wenang mengusir masyarakat tersebut dari garapannya. Padahal Perhutani sendiri tidak memiliki kekuatan hukum dalam kepemilikan atau pengelolaannya.

Bahkan kekhawatiran ini terbukti dimana Pemkab Tasikmalaya yang terkait dengan tanah Negara ini satu minggu yang lalu, dimana Bupati Tasikmalaya diundang rapat di Perhutani KPH Tasikmalaya dengan agenda “ Pengamanan Kawasan Hutan” di wilayah klaim Perhutani yang selanjutnya Pemkab Tasikmalaya ditugaskan sebagai DANSATGAS nya. Hal inilah yang membuat rakyat marah dan memicu aksi ini. Dimana rakyat menilai lebih jauhnya lagi mencurigai Pemkab. Tasikmalaya karena atas kecerobohannya Bupati yang telah memerintahkahkan Pejabat Tinggi Pemkab. Tasikmalaya yakni Asda I. Padahal seharusnya Pemkab lah yang mengundang Perhutani, karena Perhutani bukanlah atasan Pemkab Tasikmalaya dan asset Perhutani termasuk kawasan yang diklaimnya tidak terkait sama sekali dengan Pemkab Tasikmalaya. Bahkan seharusnya justru Pemkab. Tasikmalaya mempertanyakan lebih dahulu; “Apakah dikawasan yang sekarang besengketa dengan masyarakat adalah benar-benar secara legal dan sah milik Perhutani?, atau dalam kawasan pengelolaan perhutani, apa buktinya? ” jangan-jangan Perhutani hanya mengaku-ngaku saja tanpa alas hukum yang sah. Hal ini sangat layak dipertanyakan Pemkab. Tasikmalaya karena dalam kasus serupa disaat Perhutani mempidanakan Pengusaha dan Mantan Bupati Tasikmalaya Tatang Fahranul Hakim yang dituduh sebgai penyerobot di areal desa Ciandum dan ciheras kabupaten Tasikmalaya. Tuntutan Perhutani itu di SP3 kan karena alasan penyidikan Perhutani tidak mampu memperlihatkan bukti kepemilikanya secara sah dan meyakinkan.

Tindakan Pemkab Tasikmalaya ini makin nampak Ironis, tatkala ditataran Pemerintahan Pusat telah mengeluarkan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan dan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangai oleh 12 (Dua belas) Kementerian dan lembaga negara seperti Kapolri serta pihak BPN RI, KPK, Badan Informasi Geospasial dan KOMNASHAM.

Dimana pada intinya Kesepakatan Menteri-menteri tersebut adalah: 1). Bahwa status dalam kawasan hutan ini ada peraturan yang sah tapi tumpang- tindih satu sama lainnya dan harus segera dilakukan upaya singkronisasi semua aturan dan Undang-undang nya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun ke depan. 2). Karena adanya Putusan MK yang merubah isi UU Kehutanan No. 41 tahun 1996 yang tadinya keabsahan wilayah hutan hanya didasarkan oleh penunjukan menteri kehutanan, sekarang harus dikukuhkan oleh Negara karena kalau penunjukan sipatnya subjektif. keputusan MK ini dinilai oleh menteri terkait yang telah bersepakat memiliki konsekuensi harus diadakan evaluasi menyeluruh tentang keberadaan kawasan hutan, baik hutan yang dikelola secara langsung dalam kekuasaan menteri kehutanan atau kawasan yang diserah kelolakan kepada pihak Swasta dan BUMN TERMASUK PERHUTANI. Yang didalamnya diklarifikasi kembali fungsinya sebagai kawasan hutan serta harus dibuatkan berita acara tata batasnya (BATB), karena dalam kondisi sekarang ada 25000 desa di Indoenesia yang berada dalam kawasan yang diklaim oleh Dephut sebagai kawasan hutan.

Aksi SPP TasikmalayaTerkait dengan hal tersebut diatas, Serikat Petani Pasundan dan petani lainnya meminta kepada Pemerintahan kabupaten Tasikmalaya melalui kelembagaan DPRD kabupaten Tasikmalaya untuk membuat Perda tentang Pendataan, Pengaturan Penguasan dan Pemanfaatan tanah Negara yang berada di kabupaten Tasikmalaya. Yang pada prinsipnya mengatur secara tegas :
1. Memerintahkan kepada Pemkab. Tasikmalaya untuk mencatat dan mendata termasuk mengklarifikasi status Keabsahan Penguasaan semua tanah Negara yang ada di kabupaten Tasikmalaya.
2. Membuat rencana kedepan Penataan Peruntukan atau Pemanfaatan semua tanah Negara sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Serta tata kelolanya dan mengusungnya sebagai data perencanaan yang terintegrasi dengan Pemerintahan propinsi serta Perencanaan Nasional. Dan memasukan Renana tersebut dalam RPJMD ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sehingga siapapun Bupatinya tidak gampang mengeluarkan ijin prinsip pemanfaatan tanah Negara tanpa mengacu ke Perencanaan yang sudah ditetapkan.
3. Memerintahkan kepada Pemkab. agar APABILA diatas tanah Negara yang sudah digarap masyarakat atau yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemkab. serta telah sesuai dengan Perencanaan Daerah harus dimohonkan oleh Pemkab. Dan harus diberikan dasar legalitasnya pada marayarakat (tidak seperti sekarang ini rakyat dibiarkan terlunta-lunta berjuang sendiri). Bahkan dibiarkan sekalipun dikriminalsasikan tanpa adanya bantuaan dari Pemkab. Tasikmalaya.
4. Mengatur agar Pemkab. Tasikmalaya membuat berita acara tata batas seluruh kawasan tanah Negara terutama dikawasan yang diklaim oleh Perhutani sebagai kawasan yang direncanakan untuk dimohon oleh Pemkab. Tasikmalaya.
5. Mengatur dan memerintahkan Pemkab. Tasikmalaya untuk membuat Lembaga Pengaturan Perijinan Pengawasan dan Penyelesaian konflik Pertanahan atas tanah Negara yang sipatnya permanen. Karena sekalipun Tim Penyelesaian Sengketa atas tanah Negara yang sekarang ada hanya dibentuk oleh keputusan Bupati yang sipatnya ad-hok.

Menanggapi tuntutan aksi petani SPP Kab. Tasikmalaya tersebut, Pimpinan Komisi I Hj. Dedeh T Windarsih (Wakil Ketua/Partai Golkar) DPRD akan segera membawa usulan ini kepada Badan Musyawarah DPRD dan akan segera mengkoordinasikan dengan Pemda dan pihak terkait, namun sebelum dibuatkan perda Kami akan membentuk tim kajian khusus untuk membahas materi usulan ini supaya hasilnya sejalan serta tidak tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Bamus akan mengagendakan kerjanya pada akademiawal Mei 2013, mudah-mudahan ini menjadi pilot project Perda tentang pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan masyarakat.

Selesai diterima DPRD dan Muspida Kab. Tasikmalaya, massa SPP membubarkan diri dengan tertib.
Baca Juga : STATEMENT AKSI SPP KAB. TASIKMALAYA, 24 APRIL 2013

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *