Koalisi Pemulihan Hutan Jawa Desak Pemerintah Cabut PP 72/2010 Tentang Perhutani

Koalisi Pemulihan Hutan Jawa Mendesak Pemerintah Bubarkan PerhutaniDalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerukan pada Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani.

Hal ini diungkapkan Agus Budi Purwanto, Direktur Eksekutif ARuPA selaku vocal point KPH Jawa dalam acara Konsolidasi KPH Jawa yang mengangkat tema “Mengenali Kondisi, Menangkap Peluang” di Yogyakarta, Selasa, (1/3).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) yang bekerja sama dengan Samdhana Institute dan KPH Jawa, Agus menyebutkan proses revisi PP No 72 tahun 2010 yang saat ini dilakukan pemerintah berlangsung secara tertutup dan tidak melibatkan petani dan masyarakat sipil.

“Dengan tertutupnya proses tersebut, hal ini diduga akan melanggengkan penguasaan hutan jawa oleh Perhutani, yang berpotensi bertentangan dengan Nawacita JKW-JK,” ujar Agus.

ARuPA dalam siaran persnya juga mengungkapkan, Pemerintah seharusnya menata ulang persoalan tata kuasa atas lahan hutan Jawa, mengingat dalam satu dekade terakhir ini banyak terdapat konflik lahan yang menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan catatan LSM ARuPA dan LBH Semarang, dalam kurun waktu 1998 – 2011, Perhutani telah melakukan pelanggaran HAM kepada 108 warga desa sekitar hutan yang diduga mencuri kayu atau merusak hutan, 34 diantaranya meninggal dunia dan 74 lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, catatan HuMa pada 2013 lalu, dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 konflik hutan terjadi di Jawa yang diurus oleh Perum Perhutani.

Selai itu, Dampak positif yang diberikan secara ekonomi maupun ekologis dari pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat mendorong KLH Jawa untuk mendesak Pemerintah mencabut PP 72 tahun 2010.

“Oleh karena itu, mandat pengelolaan kawasan hutan negara di Jawa kepada Perhutani sudah saatnya harus ditinjau ulang. Bukan sekedar merevisi, tetapi mencabut melalui kebijakan pengganti yang lebih paradigmatis berpihak pada kepentingan sosial dan ekologis,” pungkas Agus.

Produksi kayu bulat dari hutan rakyat di wilayah Jawa-Madura, menurut Statistik Kehutanan tahun 2011 dan data Dinas Kehutanan Provinsi Lingkup Jawa Madura mencapai 4.690.684 m3.

Secara proporsional sebaran data produksi kayu bulat tersebut meliputi Banten 40.878, Jawa Barat 2.331.460 m3, Jawa Tengah 952.199 m3, Yogyakarta 238.180 m3, dan Jawa Timur 1.127.931 m3.{Irlan}

Sumber : http://medialingkungan.com/index.php/news/nasional/koalisi-pemulihan-hutan-jawa-desak-pemerintah-cabut-aturan-tentang-perhutani

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *