KPH Jawa Kritisi Revisi PP 72/2010 Tentang Perhutani

Kph_jawa_audiensi dengan kemen BUMNSejumlah perwakilan aktivis lingkungan dan kehutanan yang tergabung dalam Koalisi Pemulihan Hutan Jawa (KPH-Jawa)  menyambangi Kementerian BUMN untuk menyampaikan kertas posisi atas revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.72/2010 tentang Perhutani pada Selasa (7/6/2016) di ruang Rapat Deputi Agro dan Farmasi, lantai 6 Kementerian BUMN, Jakarta.

Rombongan diterima oleh Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Agro dan Farmasi didampingi oleh Dwi Aji Purnomo dari Biro Hukum Kementerian BUMN. Pertemuan diawali penyerahan dokumen kertas posisi dan buku Rekonfigurasi hutan jawa dan Hasil kajian PHBM di Jawa.

KPH Jawa_Paramita Iswari menyerahkan kertas posisi KPH Jawa Kepada Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang agro dan Farmasi, Kemen BUMNParamitha Iswari, juru bicara KPH Jawa, menyampaikan  catatan penting mengenai banyaknya kegelisahan masyarakat terkait pembahasan revisi PP 72/2010 tentang Perhutani yang dinilainya tidak sinkron dengan peraturan-peraturan diatasnya, sehingga memungkinkan  akan menghilangkan aspek keadilan dan bertentangan dengan semangat Nawacita Jokowi-JK, membangun Indonesia dari pinggiran.

Menurutnya, hutan merupakan sumberdaya alam yang seharusnya ditempatkan sebagai suatu sistem penyangga kehidupan yang menjamin keberlangsungan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara harus menjamin dan mempertahankan keberadaan hutan dengan pengurusan dan pengelolaan yang baik, bijak dan berkeadilan.

KPH Jawa_berphoto bersama di depan Kantor Sekretariat PresidenPengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa selain di Daerah Istimewa Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut Hutan Jawa) dimandatkan kepada Perum Pehutani melalui PP 72/2010 yang saat ini sedang dalam proses revisi.

“Koalisi Pemulihan Hutan Jawa merupakan konstituen dari Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional, yang dalam tahun terakhir ini telah bekerjasama untuk menyusun dan telah menghasilkan dokumen yang disebut Roadmap Rekonfigurasi Hutan Jawa . Dokumen tersebut menggambarkan kondisi faktual dan rancangan masa depan pengelolaan hutan jawa”

KPH Jawa_Paramita Iswari sampaikan catatan kritis tentang revisi PP 72 tahun 2010 tentang Perhutani“Atas pembahasan revisi PP 72/2010  yang sedang berlangsung, dan posisi Perhutani berada di Kementerian BUMN,  maka dengan ini kami  menyampaikan posisi KPH Jawa berkenaan dengan aturan tersebut beserta proses revisinya” terang Mita~sapaan akrab Paramita Iswari.

Ada 4 poin penting yang dikritisi oleh KPH Jawa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Revisi PP 72/2010 yang Eksklusif

Inklusivitas merupakan prinsip dasar bagi proses-proses formulasi kebijakan mengenai sumberdaya hutan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak. Kami memandang bahwa proses penyusunan draft revisi PP 72/2010 dipandang bersifat tertutup, karena hanya melibatkan pihak tertentu saja. Sebagai sebuah kebijakan publik yang berdampak pada lebih dari 50 persen penduduk Indonesia, proses formulasi kebijakan yang eksklusif ini jelas akan membahayakan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, proses yang tidak transparan ini bertentangan dengan semangat partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 96 (Ayat 1) UU ini menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ayat 4 pasal yang sama lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Cacat Pelimpahan Mandat

Pemandatan pengelolaan Hutan Jawa secara khusus kepada Perhutani dalam PP 72/ 2010 yang sedang direvisi ini mengandung banyak cacat. KPH Jawa memandang pemandatan secara khusus ini bertentangan dengan sistem perudangan yang lebih tinggi. Kelemahan pertama terkait dengan dasar perolehan pelimpahan kewenangannya. Di dalam UU 41 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengurusan dan pengelolaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah. Tidak ada pasal di UU Kehutanan yang dapat menjadi rujukan bagi pelimpahan kewenangan pengelolaan Hutan Jawa kepada Perhutani. Pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan merupakan kekecualian; hal tersebut seharusnya diatur dengan tegas dan jelas.

Pelimpahan kewenangan kepada Perhutani hanya mengacu kepada paragraph kedua penjelasan Pasal 21 UU 41/1999 yang yang menyatakan dimungkinkannya institusi lain di luar pemerintah pusat dan daerah yang dapat mengelola hutan.  Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya tidak boleh mencantumkan hal yang sifatnya norma atau mengatur hal yang tidak disebutkan secara implisit di dalam batang tubuh (lihat UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan). Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Tidak boleh mengatur di luar yang disebutkan di dalam Pasal yang dijelaskannya.  Pasal 21 sendiri tidaklah berbicara soal kewenangan pengelolaan hutan.

Pasal 21 ini sebenarnya mengatur bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan hutan yang berupa (a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan (b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; (c).rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan (e) perlindungan hutan dan konservasi alam. Sehingga menjadi aneh ketika ternyata penjelasannya mengatur hal yang tidak disebutkan dalam pasal di batang tubuhnya. Dan bahkan mengatur yang sifatnya norma (kewenangan pengelolaan hutan dapat dilimpahkan kepada BUMN dalam kasus dan wilayah tertentu).

PP 72/ 2010 dan draf revisinya, di bagian menimbang, juga tidak merujuk pasal tertentu dari UU 41/1999 yang berkenaan dengan pelimpahan pengelolaan hutan kepada Perhutani. Hanya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Perhutani adalah BUMN yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan pengelolaan hutan dan seterusnya. Sangat absurd apabila dasar pelimpahan kewenangan melalui PP 72/2010 (dan juga di dalam draft revisinya) adalah Peraturan Pemerintah itu sendiri, yang menegaskan adanya (kelanjutan) pelimpahan pengelolaan hutan di Pulau Jawa kepada Perhutani (lihat Pasal 3 PP 72/2010).

3. Pelaksanaan Delegasi Kewenangan di Luar Batas

Pelimpahan wewenangan kepada pihak lain, tidaklah menghilangkan kewenangan pelimpah kewenangan, apalagi yang berkenaan dengan konteks kebijakan publik (pengurusan hutan). Seperti telah disebutkan di muka bahwa kewenangan pengurusan dan pengelolaan hutan berada di pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Draft Revisi PP 72/2010 masih menegasikan peran pemerintah daerah. Sangat jelas dalam draf revisi tersebut bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola hutan Jawa. Perhutani menjadi sebuah institusi otonom yang terlepas dari kontrol pemerintah daerah. Hal ini bertentangan dengan UU 41/ 1999.

Lebih fatal lagi, Draft Revisi PP 72/2010 juga tidak merujuk UU 23/2014. Padahal di dalam UU 23/2014 itulah diatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam mengelola hutan. Di dalam UU tersebut disebutkan beberapa kewenangan pemerintah daerah (provinsi) dalam urusan kehutanan, termasuk dalam pengelolaan hutan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan antara lain pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.  Sepanjang tidak ada norma sebaliknya, maka tidak ada pelimpahan kewenangan pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah provinsi) kepada Perhutani. Dengan demikian, di Pulau Jawa, selain Perhutani, ada institusi Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan jauh lebih kuat dalam mengelola hutan produksi dan lindung. Jauh lebih kuat karena kewenangannya diberikan dengan UU, tidak dengan PP atau peraturan di bawahnya.

Kelemahan ketiga dari Draft Revisi PP 72/2010 bersambung dengan soal pelimpahan / pendelegasian kewenangan tersebut. Sebagaimana sudah disebutkan, pendelegasian kewenangan tidak menghilangkan kewenangan asali di pihak pelimpahnya. Sehingga jika kewenangan itu dapat dilimpahkan, maka dalam situasi tertentu, kewenangan itu dapat ditarik kembali. Draft Revisi PP 72/2010 ini tidak mengatur soal penarikan delegasi dalam pengelolaan hutan kepada Perhutani. Seolah-oleh delegasi itu seperti blangko kosong tanpa ada proses pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat sebagai pemberi delegasi. Karena itu, Draft Revisi PP 72/2010 harus mencantumkan syarat dan kondisi tertentu yang membuat pelimpahan kewenangan dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Pengaturan ini penting untuk menjaga agar kewenangan yang dlimpahkan kepada Perhutani masih berada di dalam koridor yang diharapkan dalam tujuan pengelolaan hutan.

4. Pengelolaan Hutan Ekslusif yang Menciptakan Eksklusi

Hadirnya Draft Revisi PP No. 72/2010 membawa konsekuensi yang sangat penting salah satunya adalah hak memonopoli pengelolaan Hutan Jawa semata-mata oleh Perum Perum Perhutani. Perhutani menegasikan keragaman sosio-budaya dan institusi lain yang mempunyai potensi untuk berkontribusi positif dalam menjamin keberlangsungan dan keberadaan sumberdaya hutan. Terlebih lagi jika institusi yang diberikan mandat selama ini belum mampu menunjukkan kinerja yang baik. Keberadaannya melalui PP No. 72/2010 mengakibatkan tertutupnya peluang masyarakat untuk turut serta terlibat dan berkontribusi sebagai pihak yang sesungguhnya juga mempunyai kapasitas menjadi pelaku pengelolaan hutan. Bahkan melebihi kemampuan Perum Perhutani. Apalagi ketika bercermin pada cerita sukses hutan rakyat, di mana kini telah berkembang seluas 2,8 juta ha jauh melebihi luasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang 2,4 juta ha yang kondisinya memprihatinkan.

kph jawa_wahyu Kuncoro memperhatikan rincian keuntungan kotor Prehtani dar i tahun 1998-2007Salah satu bentuk tertutupnya peluang bagi masyarakat menjadi pelaku nyata pengelolaan hutan negara akibat keberadaan PP No. 72/2010, adalah tidak dimungkinkannya terselenggara model pengelolaan hutan negara seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, ataupun konsesi izin perseorangan/koperasi untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau pemungutan hasil hutan kayu di Jawa. Padahal Hutan Jawa mempunyai karakteristik unik tingginya ketergantungan masyarakat desa terhadap sumberdaya hutan. Dengan beradanya PP No. 72/2010, syarat utama bagi prakondisi izin HKm berupa tersedianya areal dalam kawasan hutan negara yang bisa dicadangkan untuk skema HKm adalah lahan hutan negara yang belum dibebani oleh hak (sebagaimana diatur oleh Permenhut P.37/Menhut-II/2007), menjadi mustahil terpenuhi. Satu-satunya pengelolaan hutan negara model HKm di Jawa hanya ada di Provinsi DIY (Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo), karena memang PP No. 72/2010 tidak berlaku di sana. Atau dengan kata lain, karena Perum Perhutani tidak mempunyai otoritas melakukan pengelolaan di DIY.

Begitu pula dengan pengelolaan Hutan Desa, di mana pada konteks di Pulau Jawa, kepala daerah menjadi tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin Hutan Desa (sebagaimana diatur oleh Permenhut P.14/Menhut-II/2010) karena keberadaan hutan tidak lebih merupakan hutan pangkuan (administratif) Desa. Bukan hutan yang secara independen dimiliki sebagai aset Desa. Bahkan, sekalipun kini telah berlaku UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6/2014 tentang Desa.

Sama halnya dengan skema izin perseorangan/koperasi untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau pemungutan hasil hutankayu yang seharusnya dapat diberikan oleh Bupati—sekarang Gubernur—(sebagaimana diatur oleh Permenhut P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, dan Permenhut P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi), juga menjadi tertutup kemungkinannya untuk diterapkan di Jawa.

“Adanya PP No. 72/2010 yang menjustifikasi eksistensi Perum Perhutani sebagai penguasa dan pengelola tunggal Hutan Jawa  telah memberangus potensi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai aktor lain yang setara, bahkan  mungkin lebih tinggi, yang mustinya mempunyai peluang untuk berperan serta”

“Terlebih manakala kini telah berlaku UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa, yang sedemikian seharusnya keberadaan peraturan pemerintah (PP) yang memberikan ekslusivitas hak pengelolaan pada badan usaha secara tunggal pada hutan negara di Jawa adalah irrelevan, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi” ungkap Mita.

Hal senada disampaikan Totok Dwi Antoro, Akademisi dan pendiri Arupa Jogjakarta, menurutnya posisi Perhutani sebagai unit BUMN tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara sebagaimana yang seharusnya lembaga BUMN.

Totok merujuk pada laporan resmi Perhutani dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 1998-2007. Dalam laporan tersebut, tiap tahunnya Perhutani mengalami penurunan laba sebelum pajak, terutama pada tahun 2003 yakni 3,8 milyar dan tahun 2007 menjadi 67,346 M dari sebelumnya tahun 2006 sebanyak 101,852 milyar.

“Hitung-hitungannya setelah kita rata-rata, dari sekian tahun perolehan pendapatan laba Perhutani  tidak lebih dari satu juta per hektar pertahun, apalagi jika dikomparasikan dengan hutan yang dikelola oleh masyarakat perbandingannya lebih dari 180 derajat”

Membawa hasil hutan“Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat jauh lebih siap dan mampu mengelola hutannya, hutan rakyat, tidak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi  tetapi dari sisi ekologi dan sosialnya” papar Totok.

 

4 Comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *