Inisiasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Peluang atau Ancaman?

Sahnya status kawasan hutan apabila kawasan tersebut telah ditetapkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan. proses penetapan dimulai dari; penunjukan kawasan menjadi kawasan hutan oleh menteri kehutanan, proses penatabatasan kawasan hutan yang dilakukan oleh panitia tata batas kawasan hutan dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi hak-hak pihak ketiga, pemancangan tapal batas, dan penandatanganan surat berita acara dan peta tata batas oleh pihak terkait. Setelah melalui proses tersebut maka kawasan hutan dimaksud.bisa dinyatakan kukuh.

Sekilas kawasan hutan
Konflik tumpang tindih pengelolaan didalam kawasan hutan menimbulkan ragam persoalan bagi masyarakat. Hilang dan terbatasnya akses lahan dan wilayah kelola masyarakat (pemukiman, sawah, kebun, hutan adat/keramat, pesisir, tempat berburu, dan lain-lain), hingga dampak konsekwensi hukum melalui penangkapan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang wilayahnya diklaim oleh pihak kehutanan. Baik melalui proses penunjukan langsung maupun akibat tukar guling kawasan, maupun akibat kenakalan petugas kehutanan yang dengan sengaja memindahkan/menggeser posisi patok batas.

Sampai detik ini, proses pengukuhan kawasan hutan belum juga selesai. Di beberapa tempat yang konon telah melakukan proses tata batas dan pengukuhan, hanya dilakukan sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi dan verifikasi kawasan hutan, baik batas maupun bagian dalam kawasan. Sangat ironis jika saat ini masih ditemukan klaim batas kawasan hutan justru berada di pekarangan rumah atau di wilayah-wilayah kelola masyarakat. Sederhananya, peta indikatif diatas meja, dijadikan sebagai landasan dalam menentukan patok batas dilapangan. Akibatnya, tidak sedikit tanah dan wilayah kelola masyarakat statusnya berubah menjadi kawasan hutan.

Indikasi suatu Areal kawasan hutan telah ditetapkan (dikukuhkan) biasanya dapat ditunjukkan dengan adanya peta tata batas kawasan hutan dan surat berita acara tata batas kawasan hutan. Namun sayangnya, kedua dokumen pendukung penetapan kawasan tersebut terkadang tidak mampu dihadirkan dan diinformasikan kepada masyarakat. Karena jika bukan karena tidak ada, maka disebabkan karena proses peñatabatasan dan penetapan kawasan hutan hanya dilakukan sepihak.

Pulau jawa mengalami hal yang lebih rumit, penetapan status kawasan hutan hanya didasarkan pada warisan colonial belanda. Meskipun dalam perjalanan sejarah kehutanan di pulau jawa, juga mengalami tumpang tindih pengelolaan dengan wilayah-wilayah kelola masyarakat. Hokum hanya dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat tanpa dijalankan sebagaimana mestinya.

Hingga saat ini, tidak kurang dari 33 ribu desa yang diklaim berada di dalam kawasan hutan. Akibatnya, titel status kawasan hutan dibanyak tempat telah mengekang dan merampas wilayah-wilayah kelola masyarakat yang telah mendiami dan mengakses ruang hidup dan sumber-sumber penghidupanya secara turun temurun.

Klaim luas kawasan hutan di Indonesia mencapai kurang lebih 131,28 juta hektar. Luasan ini seharusnya hanya merupakan luas indikatif, karena hanya didasarkan pada hasil perhitungan batas luar temu gelang, dengan mengabaikan lahan dan wilayah kelola masyarakat disepanjang trayek batas, maupun yang tepat berada di dalam kawasan hutan.

Kondisi kekinian, dengan direvisinya permenhut tentang pengukuhan kawasan hutan no 32 tahun 2001, makin jauh dari harapan untuk memperjelas dan mengembalikan status hak atas tanah dan wilayah kelola masyarakat didalam kawasan hutan. Terlebih ketika pelaksana penatabatasan kawasan hutan tidak lagi melibatkan kepala desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat (P-25/2014).

Kendatipun demikian, bukannya tidak ada kebijakan yang mendorong pada upaya penyelesaian sengketa hak dan akses masyarakat atas ruang dan lahan. Sejak kurun waktu 2001 dengan dikeluarkannya Tap MPR no 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agrarian dan pengeloaan SDA, hingga akhir tahun 2015, belum terlihat indikasi keseriusan pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik ruang dan lahan ini. Pemerintah seakan berdiri sebagai subyek tersendiri yang ikut berperan sebagai kontestan dalam perebutan ruang dan lahan. Akibatnya, banyak kebijakan yang seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat dalam mendorong penyelesaian konflik ruang dan lahan manjadi terhenti tanpa sempat dijalankan.

Fakta lain, Permendagri no 26/2007 tentang penetapan dan penegasan batas desa tidak berhasil mengantisipasi konflik batas antar desa. PP 68/2010 tentang peran serta masyarakat dalam penataan ruang tidak mampu mengantisipasi perbedaan fungsi ruang antara konsep masyarakat dan RTRWN/P/K. Serta masih banyak kebijakan lain yang juga tidak berfungsi sebagaimana mandate teks kebijakan yang tertulis didalamnya.

Wilayah kelola masyarakat atau PIAPS ?
Beberapa bulan yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan konsep terkait akses masyarakat kedalam kawasan hutan yang disebut dengan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Konsep ini bukan tergolong baru, kecuali penambahan model hutan adat. yang dimasukkan kedalam skema perhutanan social.

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) adalah peta yang menggambarkan sebaran areal bagi perijinan Perhutanan Sosial, baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. PIAPS merupakan skema akses masyarakat kedalam kawasan hutan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Skema perhutanan social berbentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemitraan (HK) dan Hutan Adat (HA) . Luasan PIAPS yang dicanangkan KLHK mencapai luasan 12,7 Juta Hektar yang tersebar disemua daearah kecuali Jawa dan Lampung. Kali ini Jawa dan Lampung memiliki nasib yang sama, ditinggalkan.

Berdasarkan keterangan Direktur Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan KLHK, Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) ini untuk penetapanya akan diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres). Berdasarkan hasil penyusunan peta PIAPS, kurang lebih 12,7 juta hektar akan menjadi target dalam pencapaian PIAPS. Lumayan luas jika 12,7 juta ha ini murni kawasan hutan tanpa tumpang tindih dengan hak masyarakat didalamnya.

Peta lokasi PIAPS seluas 12,7 jt Ha ini masih bersifat indikatif dan masih bisa berubah (berkurang atau bertambah), tergantung situasi dan kondisi ditingkat lapang. Untuk wilayah diluar kawasan hutan yang oleh masyarakat dicadangkan sebagai hutan, dalam prosesnya bisa diajukan sebagai bagian dalam perhutanan social.

Perhutanan social membutuhkan kepastian kawasan hutan yang telah kukuh melalui proses penetapan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Bebas dari tumpang tindih hak, baik dengan areal konsesi maupun dengan wilayah kelola masyarakat. Sehingga dalam implementasinya, areal perhutanan social statusnya memang berada didalam kawasan hutan, bukan diareal yang belus jelas status penguasaanya.

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) merupakan salah satu lembaga jaringan yang mendukung dan berkontribusi dalam peta PIAPS. Pada bulan agustus 2015, paling tidak JKPP telah menyerahkan data peta seluas 5,2 juta hektar untuk diintegrasikan kedalam peta PIAPS. Setelah melalui proses tumpang susun dengan peta yang lain (kawasan hutan, konsesi, Peta TORA) maka data peta pasrtisipatif yang bisa diakomodir dalam peta PIAPS hanya berkisar 1 Juta Hektar yang beririsan langsung ataupun berada di dalam kawasan hutan. Kecilnya angka ini disebabkan karena, peta PIAPS diarahkan pada lahan diluar kawasan yang tidak dibebani hak lain atau perijinan (konsesi) perusahaan. Dengan demikian penting juga bagi masyarakat untuk memastikan areal perijinan PIAPS ini berada diluar lahan lahan dan wilayah kelola masyarakat, kecuali memang diajukan sebagai bagian dari perhutanan sosial.

Melalui inisiatif perhutanan social ini, organisasi masyarakat sipil seperti Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), sangat mengharapkan skema ini bukan sekedar menerima ajuan dan mengeluarkan perijinan, melainkan diharapkan mampu menjadi jebatan dalam membantu pemerintah dalam memperjelas status kukuhnya kawasan hutan, kukuhnya hak penguasaan ruang masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Bagi masyarakat, langkah perhutanan social ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa pertanahan (hak dan akses) didalam kawasan hutan yang sering kali menjadi alasan kriminalisasi terhadap masyarakat. Disamping sebagai salah satu ruang bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kedepannya, proses pengelolaan hutan dapat sinergis dan didukung oleh masyarakat melalui partisipasi langsung dalam proses perhutanan social.

Data-data peta partisipatif yang diintegrasikan kedalam peta PIAPS masih berbentuk “gelondongan”, artinya data peta tersebut hanya memuat batas luar dari data peta partisipatif. Tanpa memuat dan memperlihatkan informasi tata guna lahan masyarakat didalamnya. Dengan demikian dapat dibaca secara awam bahwa dalam luasan 12,7 jt Ha yang dicanangkan oleh KLHK masih berupa luas “kotor”, karena masih melingkupi ruang dan wilayah-wilayah kelola masyarakat.
Selebihnya, dengan keterbatasan jangkauan dan layanan pemetaan partisipatif oleh JKPP dan jaringan lainnya, kedepan diharapkan desa-desa yang belum terpetakan bisa didorong untuk membangun data peta penggunaan lahannya, agar tidak menambah beban konflik baru dalam pemanfaatan lahan kedepan.

Jika berpijak pada beberapa catatan di atas, selanjutnya memang tidak mudah proses implementasi perhutanan social ini, kecuali di desa-desa yang memang tidak ada konflik tumpang tindih lahan di dalam kawasan hutan. Salah satu tantangannya adalah bagai mana keterlibatan dan peranserta masyarakat dalam proses memperjelas status penguasaan atas lahan (wilayah kelola rakyat).

Proses identifikasi, verifikasi dan registrasi wilayah kelola ini diharapkan akan berkontribusi pada proses pemantapan kawasan, baik kawasan hutan maupun wilayah kelola masyarakat secara tegas. Selanjutnya baru dimulai proses pengajuan ijin atas akses kelola masyarakat didalam kawasan hutan melalui skema perhutanan social. Tanpa proses identifikasi dan verifikasi atas penguasaan ruang dan lahan, maka konsep perhutanan social hanya menjadi mekanisme legal baru dalam peniadaan dan pengabaian hak masyarakat atas ruang dan lahan berdasarkan hak asal usulnya.

Demikian pula kaitannya dengan mekanisme perhutanan social di dalam wilayah adat (hutan adat). Proses identifikasi dan verifikasi dimulai dengan memastikan wilayah adat dan wilayah kelola masyarakat adat. System kelola ruang dalam wilayah adat, akan memperlihatkan pembagian ruang dan system pengelolaan ruang sesuai aturan adat. Posisi, letak serta luas hutan adat akan tergantung pada hasil proses identifikasi dan verifikasi terhadap system kelola ruang masyarakat adat. Sehingga perhutanan social dalam konteks adat, bukan sekedar melihat tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah adat, melainkan juga menyandarkan pada system dan mekanisme adat dalam menentukan hutan adat. Hutan yang oleh masyarakat dinyatakan sebagai hutan adat, itu lah yang harus diregistrasi sebagai bagian dari perhutanan social dengan tetap menjunjung tinggi persetujuan dari komunitas setempat.

Berdasarkan hasil bacaan terhadap luasan PIAPS secara umum, sebaran dan tumpang tindih dengan peta kawasan hutan, maka bisa diketahui bahwa alokasi PIAPS terbesar berada di hutan lindung. Komposisi sebaran peta PIAPS terhadap kawasan hutan terdiri atas 12,4 juta ha (67%) berada di hutan lindung, 2,8 juta ha (15%) berada di hutan produksi, 2,6 juta ha (14%) berada di Hutan Produksi Terbatas dan selebihnya berada di wilayah konservasi. Dibanding dengan luasan wilayah kelola masyarakat yang berhasil didata memalui peta partisipatif, maka alokasi peta PIAPS ini juga berada di 4,4 juta Hektar wilayah kelola masyarakat.

Dengan demikian, bagi desa-desa atau komunitas masyarakat hokum adat yang nantinya akan menyambut implementasi perhutanan social ini, perlu ada beberapa saran yang harus diperhatikan oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan perhutanan social, yaitu :

Pertama. Peta PIAPS adalah peta indikatif lokasi, bukan peta penunjukan lokasi. Sehingga tidak ada proses pemasangan patok yang mengikuti garis dan polygon seperti yang tercantum dalam peta PIAPS.

Kedua. Memastikan berjalannya proses identifikasi, verifikasi dan klasifikasi terhadap areal yang akan diajukan dalam skema perhutanan social, agar tidak tumpang tindih atau mencaplok wilayah kelola masyarakat. Baik yang sedang berkonflik akibat klaim kawasan hutan maupun di areal yang non konflik (APL). Karena PIAPS hanya bisa di implementasikan diatas lahan yang bebas, tidak dibebani hak lain maupun beban perijinan.

Ketiga. Luasan areal PIAPS yang lebih banyak berada di areal hutan lindung, artinya dalam konsep kelolanya proporsi pemanfaatanya akan lebih cenderung pada aspek mempertahankan fungsi kawasan, karena perubahan pada fungsi produksi akan berakibat pada dampak ekologis.

Keempat. Bagi desa-desa yang berbatasan langsung atau desa-desa yang melekat klaim kawasan hutan di dalamnya, penting untuk segera melakukan penyediaan data penggunaan ruang dan lahan melalui pemetaan partisipatif. Agar memudahkan dalam menentukan keputusan dan penilaian terhadap pengajuan PIAPS.

Kelima. Sebelum memberikan keputusan terkait implementasi PIAPS ini, ada baiknya mencari informasi terkait PIAPS itu sendiri atau berdiskusi dengan pihak yang mengetahui terkait PIAPS ini.

Penulis: Imam Hanafi (Kepala Divisi Advokasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif)
Sumber : https://www.facebook.com/imam.hanafi.900

One Comment

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *