Perpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta

Dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial untuk pelaksanaan pembangunan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, pada awal Februari 2016.

Perpres ini menegaskan bahwa Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu kepada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Kebijakan ini juga dianggap sangat mendesak dilakukan sebagai upaya mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang yang seringkali menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan khususnya investasi serta mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita. Perpres ini juga diluncurkan melalui bagian dari paket kebijakan ekonomi Jilid VIII.

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai : (1)  Acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor, (2) Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Adapun Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:
1. Kompilasi data IGT yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia
2. Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (informasi Geospasial Dasar)
3. Sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi
4. Penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), yang bertugas:
a) melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP,
b) membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP,
c) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya, dan
d) memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.

Berikut Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Sumber: jkpp.org

One Comment

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *