Belajar dari Perjuangan Rakyat Penunggu

Kemeriahan perhelatan akbar Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke 5 dilaksanakan di Kampung Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara pada 15-19 Maret 2017.

Spanduk dan bendera penyambutan telah terpasang dari mulai pintu keluar Bandara Kualanamu hingga menuju lokasi acara. Bahkan, spanduk penyambutan Presiden Joko Widodo  terpasang cukup besar di beberapa tempat strategis dan di Sekretariat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Tanjung Gusta.

Kemeriahan penyelenggaraan KMAN V ini sangat terlihat dengan ribuan peserta dari penjuru tanah air dengan menggunakan pakaian adat masing-masing.

Aura ke Indonesiaan-nya sangat kuat, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan.

Perjuangan Rakyat Penunggu
Tanjung Gusta adalah salah satu desa dari Masyarakat Adat Rakyat Penunggu. Cerita tentang perjuangan mereka sebagai masyarakat adat yang melakukan reklaiming wilayah adatnya sudah dimulai jauh ke belakang, bahkan sebelum Indonesia lahir.

“Tanjung Gusta ini adalah wilayah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) yang telah direklaim dari PTPN II” ungkap Mona Sihombing, Koordinator Media Center KMAN V.

Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah adat mereka dikontrak oleh Pemerintah Belanda untuk perkebunan tembakau. Ketika Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi, termasuk perkebunan milik Rakyat Penunggu ke dalam penguasaan perusahaan perkebunan milik negara (PTPN). Hal itu membuat masyarakat adat kehilangan tanah dan wilayah adatnya.

Sejak 1950-an, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu memulai perjuangannya untuk merebut kembali seluas 260.598 hektar tanah milik mereka. Sampai saat ini, mereka berhasil mendapatkan 2.383 hektar. Sebanyak 310 hektar adalah Tanjung Gusta yang direklaim dari perkebunan kelapa sawit.

Dewi Gusti Sembiring, warga Tanjung Gusta menyatakan jika saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi dan membuat kehidupan warganya lebih baik.

“Saat ini kami bisa bercocok tanam, bisa memiliki rumah dan hidup lebih baik dari masa-masa yang lalu” ujarnya.

Dewi berharap, pemerintah segera mengakui keberadaan warga masyarakat adat Rakyat Penunggu agar tidak lagi dicap sebagai penjarah atau maling.

“Kami tidak akan mengakui yang bukan hak kami apalagi mencuri, karena kami hanya mengambil hak” lanjutnya.

Walaupun termasuk desa kecil dan tampak begitu gersang, namun karena jejak rekam perjuangan Rakyat Penunggu yang kuat inilah yang menjadi alasan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan Kongres AMAN ke V disini.

Mina Susana Setra, Deputi I Sekjen AMAN sekaligus Wakil Ketua KMAN V menjelaskan perjuangan masyarakat Tanjung Gusta memberi pesan penting dalam penguasaa hak-hak masyarakat adat. Meskipun sulit untuk dilakukan dan harus melalui jalan perjuangan yang tidak sebentar, namun reklaim tanah dan wilayah adat bisa berhasil.

“Tanjung Gusta adalah suatu contoh bagaimana perjuangan masyarakat adat dapat mempertahankan dan merebut kembali hak atas tanah dan wilayah adatnya” ujarnya.

Saat ini, Tanjung Gusta merupakan sebuah permukiman masyarakat adat yang mayoritas warganya masih menggantungkan sumber penghidupan dari petani dan pedagang.

Perlu kerja keras untuk menggemburkan kembali tanah tandus sisa perkebunan kelapa sawit ini, sebagaimana kerasnya perjuangan untuk memperoleh hak atas tanahnya kembali.

Dari berbagai sumber

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *