Peserta Kongres AMAN V: Segera Sahkan UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat!

Masyarakat Adat Nusantara merasakan masih sedikit sekali perubahan negara dengan tindakan nyata untuk mereka. Langkah kongkrit pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat adat masih sangat kecil terlihat dari jumlah hutan adat yang dikembalikan, Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat belum terbentuk dan UU tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat belum juga disahkan.

Hal tersebut disampaikan masyarakat adat nusantara melalui Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan pada Pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V (KMAN V) dilakukan pada Jumat (17/3) di Kampong Tanjung Gusta – Sumatera Utara.

Pembukaan kongres pada 17 Maret bertepatan dengan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat dan Hari Ulang Tahun Aliansi Masyarakat Adat ke-18. Acara pembukaan dimulai dengan Pawai Adat, diikuti ribuan masyarakat adat yang mengenakan pakaian tradisional masing-masing yang berjalan sejauh 3 KM menuju tempat upacara pembukaan.

Acara pembukaan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mewakili Presiden Joko Widodo. Hadir juga Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Ketua Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masuduki, dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M. Imdadun Rahmat.

Abdon Nababan mengatakan dalam 10 tahun terakhir dari 2007 hingga 2017 AMAN mengambil bentuk hubungan dialog dan bekerja sama dengan pemerintah. Namun hasil kerja sama dengan pemerintah selama ini masih terlalu kecil untuk masyarakat adat. Buktinya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/2012 tentang hutan adat sudah berumur empat tahun, namun baru 13 ribu hektar hutan adat yang dikembalikan ke masyarakat adat.

Contoh lain, Sekarang Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) sudah masuk program legislasi nasional tahun 2017 (Prolegnas 2017) tapi hasil dari usulan inisiatif DPR, bukan dari Presiden. Bahkan hingg kini Satuan Tugas (Satgas) untuk Masyarakat Adat belum juga terbentuk hingga kini.

“Kami masih percaya dengan Presiden Jokowi, paling tidak sampai kongres. Mudah-mudahan kami masih bisa bekerja sama dan mudah-mudahan kongres menjadi awal kemitraan yang lebih kongkret di masa depan. Karena itu masyarakat adat menginginkan ada percepatan-percepatan untuk kinerja pemerintah untuk masyarakat adat,” kata Abdon.

Siti Nurbaya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden konsisten mendukung masyarakat adat. “Saya sependapat bahwa yang penting adalah kerja kongkret dan percepatan. Perjuangan hak-hak masyarakat adat sebenarnya bukan hanya milik masyarakat adat namun merupakan perjuangan bangsa Indonesia dan pemerintah. Pengakuan hutan adat merupakan bagian dari kebijakan kehutanan sosial yang dicanangkan pemerintah,” kata Siti Nurbaya.

Ia memaparkan sudah berbagai perkembangan yang dilakukan pemerintah. Di akhir 2016 pemerintah mulai secara resmi memberikan pengakuan hutan adat 9 komunitas hukum adat. Ini bukan akhir perjuangan namun sebenarnya awal. Hingga tadi sore, sedang didiskusikan rencana mengeluarkan 7.000 hektar hutan adat dari Toba Pulp Lestari. Selain itu juga sedang dalam proses pengakuan 9 unit desa Kabupaten Meranti Provinsi Riau, dan banyak perkembangan-perkembangan lainnya.

Tengku Erry mengatakan Kongres Masyarakat Adat di Sumatera Utara menjadi momentum tepat untuk perjuangan masyarakat mendapatkan hak wilayah adat. Pemerintah Sumatera Utara berkomitmen melakukan inventariasi aset-aset wilayah masyarakat adat daerah. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menarget 9 juta lahan untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam program reforma agraria.

“Mudah-mudahan wilayah adat di Tanjung Gusta tempat lokasi Kongres bisa mendapatkan pemberian hak tanah adat melalui program reforma agraria. Kita harus terus berdialog dan bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Tengku Erry.

Kongres masyarakat adat dihadiri Peserta, Panitia, dan Peninjau. Peserta terdiri dari dua orang utusan dari masing-masing komunitas adat anggota AMAN (2.304 komunitas adat) dan Pengurus AMAN (Pengurus Besar yaitu Sekjen AMAN dan 14 anggota Dewan Nasional AMAN; 21 Pengurus Wilayah yaitu Ketua dan Dewan AMAN Wilayah; 115 Pengurus Daerah yaitu Ketua dan Dewan AMAN Daerah).

Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke lima (KMAN ke V) terdiri dari tiga acara pokok yaitu Sarasehan pada 15 -16 Maret 2017, Pawai Adat dan Pembukaan pada 17 Maret, dan Kongres Masyarakat Adat 18 – 19 Maret. Acara Sarasehan untuk membahas isu-isu teraktual yang dihadapi masyarakat-masyarakat dengan mengangkat 17 sarasehan tematik. Selain itu, ada pentas gema budaya, pameran, upacara tanah adat, karnaval, dan berbagai kegiatan lainnya.

KMAN V merupakan ajang konsolidasi masyarakat adat dari berbagai pelosok nusantara untuk merancang dan menyatukan langkah bagaimana bekerja sama dengan pemerintah dengan tetap kritis dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. #KMANV

sumber : Melda Wita Sitompul 

One Comment

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *