Dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial untuk pelaksanaan pembangunan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada
Sahnya status kawasan hutan apabila kawasan tersebut telah ditetapkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan. proses penetapan dimulai dari; penunjukan kawasan menjadi kawasan hutan oleh menteri kehutanan, proses penatabatasan
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
Sejumlah perwakilan aktivis lingkungan dan kehutanan yang tergabung dalam Koalisi Pemulihan Hutan Jawa (KPH-Jawa) menyambangi Kementerian BUMN untuk menyampaikan kertas posisi atas revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.72/2010 tentang
Baduy merupakan salah satu masyarakat adat di Kabupaten Lebak yang memiliki produk kerajinan tangan yang masih dipertahankan hingga kini. Kain tenun, koja, golok, madu, gula aren, jahe dan
Saepuloh tiap hari bekerja sejak jam 3 dini hari, mulai dari membuat bahan, menyaring hingga mencetak tahu. Bagi Puloh, bekerja di pabrik tahu telah ia jalani sejak
“Andi mau jadi orang kaya Bapak Andi, Arpin Ambu/Ibu, Sani Kakak Andi, Anda Andi mau beli mobil untuk dipake usaha dagang. Andi asal Kampung Balimbing Baduy” Andi (8)
1 Mei 2013 merupakan hari ditetapkannya Domain Desa.Id sebagai domain resmi pemerintah desa atau nama lainnya di Indonesia oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) di Jakarta. Domain
Dalam rangka pemulihan kondisi hutan Jawa, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerukan pada Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani. Hal ini